Bandar Lampung – Kesabaran warga Kelurahan Rajabasa Jaya hampir habis. Sudah hampir dua bulan penuh mereka hidup dengan aliran listrik yang layaknya napas sesak—tegangan drop, lampu meredup, hingga peralatan elektronik menunjukkan gejala rusak satu per satu.
Yang lebih membuat warga geram, berbagai laporan yang mereka kirimkan ke PLN lewat email, PLN Mobile, hingga Direct Message ke akun resmi PLN 123, seolah hanya menjadi tumpukan tiket tanpa solusi nyata.
Warga menilai respons PLN tidak sebanding dengan parahnya gangguan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbagai balasan otomatis memang diterima, lengkap dengan nomor tiket seperti G17251112000775, G17251112001027, G17251112000529, G17251112000707, dan G1725112000830, namun tindakan nyata tak kunjung terlihat.
“Kami sudah capek. Lampu redup, rumah-rumah gelap, kulkas rusak, bahkan beberapa alat elektronik tidak bisa dipakai lagi. Sampai kapan PLN seperti ini? Tegangan naik-turun seperti roller coaster, kerugian warga semakin besar,” ujar Agriansyah, warga setempat.
“Balasan mereka bagus, bahasanya sopan. Tapi setelah itu? Tidak ada perbaikan. Seolah-olah kami hanya dikasih harapan palsu,” keluh warga lainnya.
Warga bahkan meminta PLN menambah gardu karena diduga beban listrik di wilayah tersebut sudah tak sanggup menampung kebutuhan pelanggan. Namun hingga kini, permintaan itu belum terlihat ada progres.
“PLN harus tahu, kerusakan alat elektronik itu tidak murah. Ini bukan Cuma soal lampu redup. Ini soal keamanan, kenyamanan, dan hak kami sebagai pelanggan,” tegas Agriansyah.
Beberapa warga mengaku kulkas mati, televisi sering restart sendiri, hingga AC yang tidak bisa lagi dinyalakan. Mereka menilai jika gangguan dibiarkan, risiko kebakaran atau korsleting juga meningkat.
Keluhan warga semakin keras bukan tanpa alasan. Dua bulan gangguan tanpa solusi dianggap bentuk kelalaian dan ketidakprofesionalan PLN sebagai penyedia layanan publik.
“Kami bayar listrik tepat waktu. Yang kami minta hanya aliran listrik normal. Masa itu saja tidak bisa dipenuhi?” tambah warga dengan nada kesal.
Sekretaris DPW PGK Lampung, Idiyanto, S.Sos, ikut angkat suara karena dirinya juga merasakan langsung dampak buruk layanan tersebut.
“Masalah tegangan listrik ini bukan persoalan sepele. Dua bulan warga dibiarkan dalam kondisi seperti ini jelas tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar gangguan teknis—ini bentuk kegagalan PLN dalam menjaga kualitas pelayanan publik,” tegas Idiyanto.
Ia menilai PLN seharusnya bergerak cepat, bukan hanya memberikan balasan template yang sama kepada setiap aduan.
“Jika PLN mengatakan laporan sedang ditindaklanjuti, buktinya mana? Warga butuh tindakan, bukan kalimat manis. Kami mendesak PLN melakukan pemeriksaan menyeluruh, menambah kapasitas jika memang dibutuhkan, dan memastikan hak-hak warga sebagai pelanggan terpenuhi,” ujar Idiyanto.
Idiyanto juga mengingatkan bahwa kerusakan peralatan elektronik warga adalah kerugian nyata yang harus dipertanggungjawabkan.
“Siapa yang mau mengganti kalau kulkas, TV, atau AC rusak? PLN harus hadir, bukan menghilang. Ini wilayah padat penduduk, dan tegangan rendah juga berpotensi memicu bahaya kebakaran. Jangan tunggu sampai ada korban,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu tindakan konkret dari PLN—bukan sekadar balasan standar: “Laporan Anda sedang ditindaklanjuti.” (Red)
