Lampung Barat–Gelontoran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bernilai ratusan juta rupiah tak serta-merta menjelma menjadi fasilitas pendidikan yang layak. Di SMP Negeri 1 Gedung Surian, justru sebaliknya. Bangunan sekolah rusak, perpustakaan memprihatinkan, dan jejak penggunaan anggaran meninggalkan aroma dugaan penyimpangan yang kian menyengat.
Investigasi yang dilakukan oleh tim KOJAK (koalisi Jurnalis dan Aktivis Anti Korupsi) ini disusun dari keterangan narasumber, penelusuran data realisasi Dana BOS, serta pantauan langsung kondisi sekolah. Hasilnya memperlihatkan jurang menganga antara angka di atas kertas dan kenyataan di lapangan, jurang yang terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja.
Di atas kertas, penggunaan Dana BOS SMPN 1 Gedung Surian tampak rapi dan tak bermasalah. Namun ketika data ditelusuri dan kondisi sekolah dilihat langsung, retakan demi retakan mulai terlihat bangunan rusak, perpustakaan sempit dan berdebu, jauh dari cerminan anggaran besar yang diklaim terserap. Dari titik inilah kotak pandora dugaan penyimpangan itu mulai terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan dokumen yang dihimpun, pada Tahun 2024 Termin I, SMPN 1 Gedung Surian menerima Dana BOS sebesar Rp227.565.000. Yang diantara nya Dana tersebut dilaporkan digunakan untuk Pengembangan perpustakaan Rp30.522.600, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp23.376.000
Tak berhenti di situ, pada Termin II 2024, sekolah kembali menerima dana dengan nilai yang sama, Rp227.565.000, dengan alokasi untuk Pengembangan perpustakaan Rp24.217.000, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp28.208.000
Memasuki Tahun 2025, nominal Dana BOS melonjak Pada Termin I 2025, anggaran yang diterima mencapai Rp251.550.000, dengan rincian:Pengembangan perpustakaan Rp50.400.000, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp21.728.500. Sementara pada Termin II 2025, kembali dianggarkan Pengembangan perpustakaan Rp50.400.000, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp21.728.500.
Jika diakumulasi, total anggaran untuk dua item tersebut sepanjang 2024–2025 menembus Rp250.580.600. Angka ini bukan recehan. Namun justru di sinilah keganjilan bermula.
Fakta di lapangan berbicara lantang. Sejumlah ruang kelas ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan rawan. Kaca jendela pecah dan ventilasi dibiarkan, cat dinding mengelupas hebat, plafon bolong, bahkan tiang plataran kelas tampak keropos hingga besi penyangganya nampak telanjang terekspos.
Kondisi ini menampar logika sehat. Bagaimana mungkin anggaran pemeliharaan rutin dilaporkan terserap, sementara bangunan sekolah tampak seperti ditinggalkan tanpa perawatan bertahun-tahun? Temuan ini memperkuat dugaan bahwa realisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana tidak sebanding dengan kondisi fisik sekolah, bahkan patut dicurigai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sorotan paling mencolok tertuju pada perpustakaan sekolah. Ruangan yang seharusnya menjadi pusat literasi justru tampil sebagai ruang sempit, pengap, dan berdebu. Perpustakaan SMPN 1 Gedung Surian berukuran sangat kecil, jauh dari kesan pengembangan. Rak buku dipenuhi buku-buku lama, kusam, dan usang, sebagian tertutup debu tebal. Hampir tidak terlihat tanda-tanda pembaruan koleksi yang sepadan dengan anggaran pengembangan perpustakaan yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah setiap tahun.
Lebih memprihatinkan lagi, pojok baca nyaris tak ada. Tidak tampak sudut baca yang nyaman, tidak ada penataan ruang ramah siswa, bahkan konsep literasi modern pun absen. Perpustakaan terkesan hanya ada sebagai formalitas laporan, bukan fasilitas yang benar-benar hidup dan dimanfaatkan. Kondisi ini membuat publik wajar bertanya anggaran pengembangan perpustakaan itu benar-benar digunakan untuk apa?
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menegaskan, selama ini tidak pernah terlihat perbaikan signifikan, baik pada perpustakaan maupun fasilitas sekolah lainnya. “Dananya besar, tapi sekolah tetap rusak. Kalau ini bukan masalah, lalu apa?” ujarnya singkat.
Ironisnya, hingga berita ini dilansir, Kepala SMPN 1 Gedung Surian memilih bungkam. Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun tidak satu pun pernyataan atau klarifikasi diberikan. Sikap diam ini justru menambah panjang daftar pertanyaan publik. (Tim/Red)
