LAMPUNG TENGAH — Sekretariat DPRD Lampung Tengah tampaknya punya rumus tersendiri dalam membagi anggaran advertorial kepada media. Rumusnya sederhana, tidak perlu uji kompetensi, bahkan mungkin tidak perlu baca berita. Yang penting dekat, aman, dan sudah saling paham.
Dari tahun 2025 hingga 2026 ini saja, pembagian advertorial kembali menuai bisik-bisik panjang di kalangan wartawan. Sebab, ketika sebagian media hanya mendapat ucapan “nanti dikabari, sedang di musyawarahkan”, ada pihak tertentu yang justru diduga bisa menggenggam lebih dari satu media sekaligus.
Dan lebih menarik lagi, satu media disebut memperoleh nilai sekitar Rp7,5 juta. Tinggal dikalikan saja, hasilnya cukup membuat banyak wartawan hanya bisa menarik napas sambil melihat saldo rekening yang tetap setia di angka memprihatinkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lucunya, Sekretariat DPRD Lampung Tengah sebelumnya begitu percaya diri memperkenalkan sistem Grid A, B, dan C. Sekilas terdengar keren. Seperti seleksi perusahaan multinasional. Seolah semuanya diukur profesional, objektif, dan transparan.
Tapi di lapangan, grid itu terasa lebih mirip dekorasi acara dipasang agar terlihat meyakinkan, meski isinya sudah diatur dari belakang panggung.
Sebab faktanya, media dengan kategori yang sama bisa memperoleh nominal yang berbeda bak langit dan gorong-gorong. Ada yang hanya kebagian recehan formalitas, ada pula yang diduga mendapat jatah belasan hingga puluhan juta rupiah per pencairan advertorial.
Yang lebih menarik, pola seperti ini disebut bukan kejadian baru. Tahun lalu informasi yang beredar juga begitu. Bedanya sekarang lebih terang-terangan. Mungkin karena sudah terlalu nyaman, atau mungkin merasa tak akan ada yang berani bertanya.
Padahal publik juga tahu, advertorial itu memakai uang rakyat. Bukan uang warisan nenek moyang pejabat, bukan pula hasil panen dari kebun pribadi sekretariat.
Maka wajar jika banyak pihak mulai bertanya:
ini kerja sama media atau arisan kelompok tertentu?
Karena aneh rasanya ketika media yang jelas dan kritis justru tersingkir perlahan, sementara media siluman administrasi bisa muncul mendadak lalu menikmati anggaran dengan tenang.
Jangan sampai sistem Grid A, B, dan C yang digaungkan itu ternyata punya arti baru:
A = Asal dekat
B = Bagi kelompok
C = Cari aman
Kalau memang semuanya transparan, bukalah data penerima advertorial itu secara terang benderang. Supaya publik tahu, ketidak dan pengkondisian media yang dilakukan oleh Sekertariat DPRD Lampung Tengah.
Hingga berita ini dipublikasikan, Sekretariat DPRD Lampung Tengah masih belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan ketidakmerataan dan pengondisian anggaran advertorial media di lingkungan DPRD tersebut. (**)
