JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang mencapai Rp 13 triliun. Ia menilai jumlah tersebut cukup besar untuk mendanai berbagai proyek sosial dan pendidikan.
“Rp 13 triliun ini bisa digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah,” kata Prabowo di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Selain untuk pendidikan, Prabowo menyebut dana sebesar itu juga mampu membangun ratusan kampung nelayan. Menurutnya, pembangunan satu kampung nelayan membutuhkan anggaran sekitar Rp 22 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan bangun 1.100 desa nelayan. Dengan Rp 13 triliun ini, kita bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan,” ujarnya.
Ia menjelaskan satu kampung nelayan dapat menampung sekitar 2.000 keluarga atau sekitar 5.000 jiwa. Jika target pembangunan 1.000 kampung nelayan tercapai, maka sekitar 5 juta warga Indonesia akan memperoleh tempat tinggal dan penghidupan layak.
Kejagung Sita Rp 13 Triliun dari Kasus Ekspor CPO
Kejaksaan Agung sebelumnya menyita Rp 13 triliun terkait kasus korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit periode 2021–2022.
Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Sutikno, menjelaskan penyitaan dilakukan setelah menerima pengembalian kerugian negara dari korporasi tersangka Wilmar Group.
Dana tersebut berasal dari lima anak perusahaan Wilmar, yakni:
PT Multimas Nabati Asahan
PT Multi Nabati Sulawesi
PT Sinar Alam Permai
PT Wilmar Bioenergi Indonesia
PT Wilmar Nabati Indonesia
Penyitaan ini menjadi salah satu pengembalian kerugian negara terbesar dalam kasus korupsi sektor ekspor komoditas. (NdH)
